Resmi mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sejak itulah bentuk negara Indonesia dirumuskan yakni Negara Kesatuan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Jika merujuk pada istilah lain, Negara Kesatuan juga sering disebut Eenheidstaat.
Lantaran bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, maka pemegang pemerintahan tertinggi ialah Pemerintah Pusat yang memberlakukan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelum akhirnya berbentuk Republik seperti saat ini, bangsa Indonesia rupanya pernah memiliki pemerintah berbentuk Federasi yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat alias RIS.
Saat itu RIS berjalan di masa penjajahan Belanda sehingga disebut juga dengan Verenigde Staten Van Indonesie. Hanya saja bentuk Federasi tidaklah cocok dengan Indonesia karena Bumi Pertiwi ini memiliki latar belakang budaya dan suku bangsa yang luar biasa beragam. Hingga akhirnya ditetapkanlah bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini dan selama-lamanya.
Prinsip-prinsip Dasar Negara Kesatuan Berbentuk Republik
Untuk memahami lebih jelas negara kesatuan berbentuk republik, maka Anda mesti paham prinsip-prinsipnya, berikut penjelasannya!
- Kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan raja, pebisnis, atau pihak lainnya.
- Hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi.
- Masyarakat mendukung terselenggaranya pemilihan langsung, dengan sistem mayoritas berdasarkan keputusan rakyat.
- Pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan seluruh warga negara, bukan hanya keluarga, kelompok, atau partai yang dibela saja.
Keunggulan Negara Kesatuan Berbentuk Republik
Pernahkah Anda membayangkan negara yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keadilan? Negara kesatuan berbentuk republik pada dasarnya memang menjunjung tinggi kebersamaan dan keadilan. Berikut ini kami akan membahas beberapa keunggulan negara kesatuan berbentuk republik!
- Produk hukum ditentukan oleh perwakilan rakyat, sehingga diharapkan produk hukum dapat adil seadil-adilnya.
- Negara republik seperti Indonesia sangat menjunjung tinggi kemerdekaan.
- Adanya keikutsertaan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan.
- Pemimpin dipilih bukan berdasarkan suku, agama, atau gender, melainkan berdasarkan keputusan rakyat.